500 Warga Nioniba Masih Tidur di Tenda, Data BPBD Ende Nyatakan Pengungsian Terpusat Nihil, Bantuan Dihentikan

Ironisnya, kondisi tersebut muncul di tengah laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende yang menyebutkan bahwa tidak ada lagi pengungsi yang tercatat berada di posko pengungsian terpusat.

Berdasarkan laporan perkembangan situasi dan kondisi kedaruratan bencana gempa bumi Flores di Kabupaten Ende hingga Senin, 7 September 2026 pukul 18.00 WITA, BPBD Ende mencatat sekitar 5.712 jiwa masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Ende.

Namun, laporan di lapangan menunjukkan kondisi berbeda di Dusun Nioniba.

Kepala Desa Kebirangga, Yohakim Sumbi, menyebutkan sekitar 158 kepala keluarga (KK) atau lebih kurang 500 jiwa masih bertahan di tenda pengungsian terpusat yang berada di Dusun Nioniba.

“Di Nioniba itu pengungsi masih ada sampai sekarang. Itu semua warga Dusun Nioniba, jumlahnya sekitar 500 lebih jiwa dari 158 KK,” ujar Yohakim.

Tenda tersebut sebelumnya dibangun oleh Polres Ende sebagai tempat perlindungan bagi warga setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores.

Posko pengungsian itu bahkan sempat mendapat perhatian dari jajaran Bhayangkari. Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo, bersama Wakil Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Martha Dedi Prasetyo, dan jajaran, beberapa waktu lalu mengunjungi langsung lokasi pengungsian tersebut.

Dalam kunjungan itu, Ketua Umum Bhayangkari menyerahkan 1.000 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang masih menjalani masa pemulihan pascabencana.

Kondisi warga Nioniba menjadi persoalan tersendiri dalam penanganan pascagempa di Kabupaten Ende.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marselus Eclesiaunus Mete, mengatakan berdasarkan pendataan BPBD hanya terdapat sekitar lima rumah yang mengalami kerusakan berat di Dusun Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro.

Meski demikian, jumlah warga yang masih memilih bertahan di tenda mencapai ratusan jiwa.

“Pada fase pertama masa tanggap darurat kita berterima kasih ada teman-teman dari Polres Ende mendirikan posko di situ (Nioniba). Saat masuk fase kedua masa tanggap darurat, kita sudah mendorong warga yang rumah rusak berat, kita sediakan tenda. Tapi kalau yang rumah rusak sedang dan ringan bisa kembali ke rumah masing-masing,” jelas Marselus, Senin (7/9/2026) malam.

Menurut Marselus, BPBD Ende juga telah mendistribusikan tenda keluarga bagi warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat.

Pemerintah daerah melalui camat dan kepala desa juga telah memberikan edukasi kepada warga agar masyarakat yang rumahnya masih layak huni dapat kembali ke rumah masing-masing.

Namun, persoalan yang dihadapi warga Nioniba bukan hanya soal kerusakan fisik bangunan.

Trauma akibat gempa menjadi alasan sebagian warga enggan tidur kembali di rumah, meskipun rumah mereka masih dinilai layak huni.

Marselus mengakui bahwa trauma pascagempa merupakan hal yang wajar dirasakan masyarakat.

“Kalau satu kabupaten mau tidur di luar meski rumah tidak rusak kita harus bagaimana???? Trauma healing terus dilakukan,” ujar Marselus.

Ia mengatakan gempa dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Ende. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk secara perlahan bangkit dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa.

“5 rumah rusak, 400 mengungsi. Gempa dirasakan juga basodara di seluruh Ende, semua berusaha bangkit dan beraktivitas normal,” ujarnya.

Di Dusun Nioniba, kehidupan warga kini berlangsung dalam dua ruang berbeda.

Pada siang hari, warga kembali ke rumah masing-masing untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, ketika malam tiba, mereka kembali ke tenda pengungsian.

Rasa takut terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan membuat warga belum sepenuhnya berani tidur di rumah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak bencana tidak selalu dapat diukur hanya melalui jumlah rumah yang rusak.

Lima rumah rusak berat mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terdampak. Namun, trauma dan rasa tidak aman dapat membuat ratusan warga tetap membutuhkan tempat perlindungan sementara.

Karena itu, keberadaan sekitar 500 warga di tenda Nioniba menjadi persoalan yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan meminta masyarakat kembali ke rumah.

Di satu sisi, pemerintah harus memastikan rumah yang ditempati warga benar-benar aman. Di sisi lain, kebutuhan dasar warga yang masih memilih tinggal di tenda juga harus tetap dipenuhi.

Kepala Desa Kebirangga, Yohakim Sumbi, mengatakan keberadaan ratusan warga di lokasi pengungsian mendapat perhatian pemerintah.

Pada Senin, 7 September 2026, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membangun fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) darurat di lokasi pengungsian tersebut.

Fasilitas itu dinilai penting mengingat ratusan warga masih tinggal di tenda dan membutuhkan sarana dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pola distribusi bantuan mulai berubah seiring perubahan fase penanganan bencana.

Marselus menjelaskan, bantuan kini difokuskan kepada warga yang rumahnya terdampak, baik rusak berat, sedang maupun ringan.

BPBD tidak lagi menyalurkan bantuan secara terpusat kepada posko pengungsian yang dianggap telah selesai digunakan sebagai tempat pengungsian resmi.

“Posko pengungsian yang kita anggap nol dan sudah kita arahkan untuk kembali, nanti kita berikan bantuan ke rumah-rumah yang terdampak melalui kades. Sedangkan bantuan ke posko pengungsian terpusat kita hentikan, tinggal yang posko pengungsi mandiri,” pungkasnya.

Perbedaan antara laporan administratif dan kondisi di lapangan menjadi perhatian penting dalam penanganan bencana di Nioniba.

Di satu sisi, laporan BPBD Ende menyebut tidak ada lagi pengungsi di posko pengungsian terpusat. Di sisi lain, pemerintah desa melaporkan sekitar 158 KK atau lebih kurang 500 jiwa masih bertahan di tenda pengungsian terpusat Nioniba.

Perbedaan ini penting karena status sebuah posko menentukan pola distribusi bantuan dan perhatian pemerintah.

Jika secara administratif posko tersebut dianggap sudah tidak lagi menjadi posko pengungsian terpusat, sementara ratusan warga masih menggunakannya sebagai tempat tinggal pada malam hari, maka terdapat risiko kebutuhan warga tidak lagi sepenuhnya terakomodasi dalam skema bantuan terpusat.

Apalagi, warga Nioniba bukan sekadar berada di tenda untuk sementara waktu. Mereka masih menghadapi trauma dan kekhawatiran terhadap gempa susulan.

Karena itu, persoalan Nioniba tidak semata-mata tentang apakah sebuah rumah mengalami kerusakan berat, sedang, atau ringan.

Ada persoalan rasa aman, trauma, kebutuhan dasar, akurasi pendataan, serta keberlanjutan bantuan yang harus berjalan bersamaan.

Pemerintah memang perlu mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Namun, pada saat yang sama, keselamatan dan kondisi psikologis warga harus menjadi pertimbangan utama.

Terlebih, hingga hari ke-23 pascagempa, sekitar 5.712 jiwa di Kabupaten Ende masih tercatat bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri.

Nioniba menjadi gambaran bahwa berakhirnya status sebuah posko secara administratif tidak otomatis berarti kebutuhan pengungsi di lapangan juga telah berakhir. (*)