975 Peserta JKN Jalani Cathlab di RS Dustira, BPJS Kesehatan Tekankan Outcome Layanan Jantung

Seluruh pasien cathlab tersebut merupakan peserta JKN. Tingginya pemanfaatan layanan jantung menjadi salah satu perhatian BPJS Kesehatan dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada tindakan, tetapi juga hasil kesehatan pasien (health outcomes).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pendekatan Value-Based Health Care diperlukan untuk menjawab tantangan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan Program JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.

“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” kata Pujo, Rabu (16/9/2026) dalam siaran pers yang diterima media ini.

Menurut Pujo, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN karena tingginya utilisasi pelayanan dan biaya yang dibutuhkan.

Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pujo mengatakan upaya pengendalian penyakit jantung harus dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Penguatan layanan di tingkat tersebut diarahkan pada upaya promotif dan preventif serta pengendalian faktor risiko.

“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.

Penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta yang memiliki risiko tinggi.

Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization.

BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menjadi indikator outcome.

Indikator yang dipantau meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pasien pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol serta efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk peserta JKN yang membutuhkan layanan penyakit jantung.

“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.

Menurut Muchlas, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan secara berkelanjutan. Pelayanan kepada pasien tidak hanya harus cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu dan berorientasi pada pasien.

Dukungan terhadap penguatan pelayanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang hadir mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.

Tri mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kemudahan akses, kecepatan layanan dan mutu pelayanan.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN.

Menurutnya, upaya promotif dan preventif perlu diperkuat untuk menekan angka penyakit jantung, termasuk melalui penerapan pola hidup sehat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” kata Timbul.

Ia juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome.

Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya dinilai dari jumlah tindakan yang diberikan, tetapi juga dari hasil kesehatan yang diterima peserta JKN.***(WA)