142 Warga Wolomarang Mengaku Didesak Pulang dari Pengungsian, Diminta Teken Surat Sukarela

Warga mengaku diminta segera kembali ke rumah, meskipun masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berlangsung hingga tanggal 12 September 2026.

Koordinator pengungsi, Iramaya Abdul Wahid, atau yang akrab disapa Ibu Maya, mengatakan dirinya keberatan ketika warga diminta pulang dengan terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bahwa kepulangan tersebut dilakukan secara sukarela.

“Sebenarnya dari Gubernur itu kan harusnya sampai tanggal 12 (masa tanggap darurat), tapi Ibu Lurah dulu itu malah dia usir kami disuruh pulang dengan catatan itu ditulis di situ suruh tanda tangan dengan cara sukarela. Di situ saya keberatan. Makanya saya bilang, ‘Oh supaya besok-besok kalau ada apa-apa dia tidak lagi tanggung jawab,’” ungkap Ibu Maya, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, permintaan untuk membubarkan pengungsian tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Terlebih, mereka masih mengalami trauma akibat gempa susulan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Warga yang sempat diminta meninggalkan lokasi pengungsian akhirnya kembali mendatangi titik pengungsian setelah merasakan gempa susulan pada Kamis subuh.

Sebagai pengurus RT setempat sekaligus koordinator pengungsi, Ibu Maya mengaku berada dalam posisi dilematis.

Di satu sisi, warga membutuhkan tempat yang dinilai lebih aman untuk mengantisipasi gempa susulan.

Namun di sisi lain, mereka enggan kembali melapor kepada pihak kelurahan karena adanya pengalaman sebelumnya saat diminta meninggalkan lokasi pengungsian.

Persoalan warga tidak berhenti pada permintaan untuk meninggalkan pengungsian. Mereka juga mengaku belum menerima bantuan logistik selama lima hari terakhir.

Kondisi tersebut semakin mengecewakan karena warga mengaku melihat adanya dugaan ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan.

Ibu Maya bahkan mengaku menyaksikan seorang pegawai kantor lurah membawa sejumlah bantuan logistik ke rumah pribadinya. Bantuan tersebut, menurut pengakuannya, berupa tiga dus mi instan dan satu karung beras.

“Ternyata itu bantuan penuh tadi saya lihat ada tetangga itu yang kerja di kantor lurah ada bawa mi tiga dos, ada bawa beras satu karung,” ujar Ibu Maya.

Ia juga menyoroti respons pihak kelurahan terhadap laporan mengenai keberadaan warga yang masih mengungsi di area bawah.

Menurut Ibu Maya, laporan yang disampaikan oleh mantan ketua RW setempat mengenai kondisi para pengungsi telah beberapa kali disampaikan kepada pihak kelurahan. Namun, laporan tersebut disebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.

Kondisi itu membuat warga merasa kesulitan mendapatkan akses bantuan melalui jalur pemerintahan di tingkat kelurahan.

Karena merasa tidak mendapatkan solusi di tingkat kelurahan, pihak pengungsi kemudian memilih berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas setempat, Pak Ramli, bersama jajaran kepolisian setempat.

Dari hasil koordinasi tersebut, warga diarahkan untuk berkomunikasi langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka agar kebutuhan bantuan dapat segera ditangani.

Menurut Ibu Maya, langkah tersebut diambil karena informasi yang mereka terima menyebutkan bahwa persediaan sembako masih tersedia dan menumpuk.

“Jadi saya hubungi tadi malam Pak Ramli, Pak Kamtibmas, teman-teman yang di kepolisian, jadi mereka yang arahkan supaya langsung ke BPBD. Karena sembako bilang masih banyak itu menumpuk. Jadi mereka (warga lain) dapat bantuan langsung ke mereka, tidak lagi lewat kelurahan,” pungkasnya.

Warga yang bertahan di posko pengungsian samping Gereja Wolomarang berharap Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait segera turun tangan.

Mereka meminta agar bantuan logistik dapat disalurkan secara merata kepada seluruh warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi selama masa tanggap darurat masih berlangsung.

Warga juga berharap persoalan terkait keberadaan mereka di lokasi pengungsian dapat diselesaikan dengan pendekatan yang mengutamakan keselamatan dan kondisi psikologis warga, terutama di tengah kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. (IR)