Soal Rp200 Miliar untuk Korban Gempa Flores, Junaidin: Jangan Biarkan Rakyat Lama Menunggu
HARIANFLORES.COM, KUPANG - Polemik penyaluran bantuan untuk korban gempa Flores kembali mencuat.
Anggota DPRD NTT, Junaidin Mahasan, mempertanyakan secara serius realisasi bantuan senilai Rp200 miliar yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk masyarakat di daerah terdampak.
Junaidin mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan dan realisasi dana tersebut.
Pasalnya, meski pemerintah menyatakan bantuan telah disalurkan dan masing-masing kabupaten terdampak menerima dana sebesar Rp20 miliar, kebutuhan dasar masyarakat di lapangan disebut masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Junaidin mengaku masih menerima laporan langsung dari masyarakat melalui telepon, WhatsApp, maupun pesan masuk yang menyampaikan kebutuhan mendesak pascagempa.
“Masih ada masyarakat yang telepon, WhatsApp, inbox saya yang membutuhkan terpal, selimut, makanan, air minum dan kebutuhan dasar lainnya,” kata Junaidin, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah karena masyarakat berada dalam situasi darurat. Dalam kondisi bencana, kata dia, proses birokrasi tidak boleh menjadi alasan yang membuat bantuan terlambat diterima warga.
“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” tegas politisi PSI itu.
Junaidin menilai, apabila terdapat persoalan administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban, pemerintah harus segera mencari jalan keluar agar distribusi bantuan tetap berjalan.
“Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ketua Fraksi PSI NTT itu secara khusus meminta Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten terdampak membuka data penyaluran bantuan secara transparan.
Menurut Junaidin, masyarakat berhak mengetahui bukan hanya apakah dana telah diterima pemerintah, tetapi juga bagaimana dana tersebut direalisasikan dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan masyarakat korban gempa.
Wilayah mana saja yang hingga saat ini belum menerima bantuan?
Junaidin menegaskan, penjelasan pemerintah tidak cukup hanya berupa pernyataan bahwa bantuan telah disalurkan. Menurutnya, harus ada data yang dapat menunjukkan secara jelas alur realisasi bantuan hingga sampai kepada masyarakat.
“Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” tegas Junaidin.
Sekretaris Komisi II DPRD NTT tersebut menegaskan keberhasilan pemerintah dalam menangani bencana tidak semestinya diukur dari besarnya anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah.
Menurut dia, ukuran yang lebih penting adalah dampak nyata bantuan terhadap kehidupan masyarakat yang menjadi korban.
“Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap potensi jarak antara anggaran yang telah disiapkan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Junaidin menekankan bahwa dana bantuan merupakan uang negara yang harus segera memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Karena itu, pemerintah diminta tidak membiarkan persoalan administratif memperpanjang penderitaan warga.