DPRD Ende Soroti Disparitas Program MBG, Ribuan Siswa di Desa Belum Terlayani

HARIAN FLORES.COM - ENDE — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, mendapat sorotan dari DPRD setempat. Pasalnya, program nasional tersebut dinilai belum menjangkau ribuan siswa yang berada di wilayah pedesaan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Ende, Anselmus Kaise, meminta Pemerintah Kabupaten Ende bersama gugus tugas pelaksana MBG segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas belum meratanya pelayanan program tersebut.

Ansel mengatakan, aspirasi mengenai belum tersentuhnya program MBG di sejumlah sekolah desa terus diterima, baik melalui orang tua siswa maupun secara langsung dari para siswa saat dirinya melakukan kunjungan lapangan.

“Masih ribuan siswa yang belum tersentuh. Ada aspirasi yang kita dapat lewat reses melalui orang tua, ada juga yang langsung disampaikan siswa saat saya melakukan kunjungan lapangan ke sekolah-sekolah. Ini yang mesti ditindaklanjuti,” ujar Ansel saat ditemui di Gedung DPRD Ende, Kamis (3/9/2026).

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan, pelaksanaan MBG saat ini masih lebih banyak dirasakan siswa di wilayah Kota Ende dan sejumlah ibu kota kecamatan.

Sementara itu, sejumlah dapur MBG yang telah dibangun di wilayah pedesaan belum beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan program pemerintah pusat tersebut.

“Yang 3T itu belum beroperasi. Itu yang menyebabkan disparitas pelayanan,” katanya.

Ansel menilai, pemerintah daerah perlu segera duduk bersama dengan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan dapur MBG di wilayah pedesaan belum berjalan.

Ia berencana mengusulkan kepada pimpinan DPRD Ende agar persoalan tersebut dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan manajemen SPPI.

“Saya akan usulkan ke pimpinan DPRD untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai pihak, termasuk SPPG dan manajemen SPPI agar program nasional ini dapat menyentuh semua siswa,” ujarnya.

Menurut Ansel, RDP diperlukan bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan untuk mengurai berbagai persoalan teknis maupun hambatan di lapangan sehingga dapat segera ditemukan solusi.

“RDP itu penting supaya kendala dan faktor hambatan di lapangan kita tahu dan segera cari solusi untuk percepatan,” tegasnya.

Ia menegaskan, pemerataan program MBG harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai siswa di wilayah perkotaan mendapatkan pelayanan lebih cepat, sementara anak-anak di desa hanya menunggu tanpa kepastian.

“Kasihan yang di kota sudah mau jalan dua tahun, tetapi siswa-siswa di pedesaan justru hanya menonton,” pungkas Ansel.

DPRD Ende berharap koordinasi lintas pihak segera dilakukan sehingga pelaksanaan MBG dapat berjalan secara merata dan manfaat program tersebut benar-benar dirasakan seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok Kabupaten Ende. ***(EB)