Rumah Warga Hancur Akibat Gempa Flores, Marinus Manis Desak Pemerintah Bangun Kembali 100 Persen

Di tengah proses pemulihan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, Anggota DPRD NTT dari Komisi II, Marinus Manis, meminta pemerintah tidak setengah-setengah membantu warga yang kehilangan rumah.

Ia secara tegas meminta agar rumah yang mengalami kerusakan berat hingga hancur total dibangun kembali 100 persen oleh pemerintah.

"Kalau yang rusak parah memang betul, itu kasih bangun 100 persen," tegas Marinus saat dimintai tanggapannya terkait penanganan masyarakat terdampak gempa, Senin (31/8/2026).

Menurut politisi PSI itu, bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan warga, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal.

"Saya pikir itu masih jauh dari harapan. Jauh dari harapan," ujar anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan NTT 5 yang mencakup Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo, dan Ngada itu.

Data yang disebutkan mencatat sebanyak 111 orang meninggal dunia dan 1.631 orang mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, kerusakan bangunan juga mencapai angka yang sangat besar.

Sebanyak 95.567 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Di saat masyarakat masih berusaha memulihkan kehidupannya, gempa susulan juga terus terjadi.

BMKG mencatat sedikitnya 10.232 kejadian gempa susulan, meskipun aktivitas tersebut mulai menunjukkan kecenderungan menurun.

Puluhan ribu warga pun masih bertahan di lokasi pengungsian.

Kabupaten Manggarai dan Nagekeo menjadi beberapa wilayah yang menampung cukup banyak pengungsi.

Situasi tersebut, menurut Marinus, menunjukkan bahwa pemerintah perlu melihat persoalan pascabencana secara lebih luas.

Bantuan tidak boleh hanya dihitung berdasarkan nominal, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk kembali membangun kehidupan mereka.

"Kalau bagi mereka yang terdampak dengan kerusakan tempat tinggal yang parah, itu harus dibangunkan secara total," katanya.

Ia menilai warga yang rumahnya hancur tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan.

Apalagi, banyak keluarga terdampak juga kehilangan sumber penghasilan sehingga kemampuan mereka untuk mencari biaya pembangunan rumah kembali menjadi sangat terbatas.

"Kalau benar beredar informasi bahwa bantuan rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta maupun rusak berat Rp75 juta, tidak cukup bagi keluarga yang sudah kehilangan tempat tinggal dan sedang menghadapi tekanan ekonomi," ujar Marinus.

"Sekarang mereka sedang kesulitan ekonomi. Dengan bencana ini, mereka mau ambil uang dari mana? Bantuan dari mana lagi yang mereka harapkan untuk bangun rumah?" lanjutnya.

Marinus tidak hanya meminta pemerintah membangun kembali rumah warga yang hancur.

Ia juga menekankan agar pembangunan tersebut memperhatikan aspek keselamatan.

Menurutnya, bencana gempa harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan rumah masyarakat di wilayah rawan gempa.

Rumah baru harus dibangun berdasarkan standar konstruksi yang sesuai dengan karakter wilayah dan ancaman bencana.

"Minimal bangunan yang sudah standar dengan daerah gempa, daerah rawan bencana," ujarnya.

Selain konstruksi, penentuan lokasi rumah juga harus diperhatikan.

Flores memiliki karakter geografis yang beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga perbukitan. Karena itu, pembangunan kembali rumah korban tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor keamanan lingkungan.

"Tempat tinggalnya juga harus dipilih di tempat yang lebih nyaman dan aman," katanya.

Bagi Marinus, pemerintah harus memastikan kebijakan pemulihan benar-benar memberikan solusi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

"Pada prinsipnya, setiap masyarakat yang terdampak, yang bangunan rumahnya hancur, harus dibantu secara maksimal oleh pemerintah. Itu harus menjadi solusi terakhir bagi mereka," tegasnya.

Ia mengatakan, bantuan pemerintah seharusnya memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Sehingga apa yang mereka rasakan hari ini betul-betul punya manfaat, punya dampak. Itu bentuk kehadiran negara," katanya.

Persoalan penanganan bencana, kata Marinus, tidak boleh hanya dibicarakan setelah bencana terjadi.

Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi bencana yang lebih baik agar masyarakat memiliki tempat perlindungan yang jelas ketika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi NTT membuat kebijakan yang mewajibkan setiap kabupaten memiliki lokasi khusus sebagai tempat pengamanan dan pengungsian korban bencana.

"Bukan hanya di daratan Flores saja. Saya pikir di NTT ini, gubernur harus membuat satu kebijakan bahwa setiap kabupaten itu harus memiliki tempat pengamanan bencana," ujarnya.

Dengan adanya lokasi khusus, masyarakat yang terdampak dapat segera diarahkan ke titik aman.

"Jadi ketika bencana itu terjadi, mereka bisa berlindung di satu titik. Tidak menyusahkan para relawan kita yang akhirnya mau berbagi, karena tidak susah mencari tempatnya," jelasnya.

Menurut Marinus, tempat pengungsian yang terorganisasi juga akan memudahkan pemerintah dan relawan dalam melakukan pendataan, distribusi logistik, serta penanganan kebutuhan masyarakat.

"Memang harus ada satu wadah sendiri untuk menampung para korban bencana," katanya.

Marinus juga meminta sistem informasi kebencanaan diperkuat.

Ia mengapresiasi keberadaan perangkat pemantauan gempa yang dimiliki BMKG. Namun, ia berharap informasi mengenai potensi bahaya dapat diterima masyarakat secara lebih cepat dan mudah dipahami.

"Kalau terkait dengan peran BMKG, saya pikir mereka harus bekerja maksimal," ujarnya.

Ia berharap informasi mengenai kondisi kebencanaan dapat diperbarui secara berkala sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri.

"Saya berharap ke depannya BMKG bekerja lebih maksimal agar bisa menginformasikan dan meng-update informasi sebelum terjadi, jauh sebelumnya," kata Marinus.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi penting karena NTT memiliki berbagai potensi bencana, tidak hanya gempa bumi.

Aktivitas gunung api dan tanah longsor juga menjadi ancaman yang harus diantisipasi masyarakat.

"Artinya, masyarakat harus bisa bersiap menghadapi kondisi seperti ini," katanya.

Dampak gempa juga dirasakan pada sektor infrastruktur.

Marinus mengungkapkan adanya sejumlah ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan di wilayah daerah pemilihannya.

"Kalau jalan nasional lumayan bagus, tetapi jalan provinsi masih sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Ia juga menemukan sejumlah kerusakan pada jalan dan jembatan daerah.

"Jadi banyak yang rusak, banyak jembatan yang putus, jalan juga rusak," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditangani karena infrastruktur menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana.

Jalan dan jembatan yang rusak dapat menghambat mobilitas masyarakat sekaligus menyulitkan distribusi bantuan, terutama bagi warga yang berada di daerah terpencil.

Karena itu, pendataan kerusakan dan perbaikan infrastruktur harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Di tengah masih terjadinya gempa susulan, Marinus mengingatkan masyarakat Flores agar tetap waspada.

Namun, kewaspadaan tersebut tidak boleh berubah menjadi kepanikan.

Ia meminta masyarakat mengikuti informasi dan imbauan dari petugas serta segera mencari tempat yang aman ketika terjadi gempa.

"Saya berharap masyarakat di Flores pada umumnya harus tetap waspada, jangan panik ketika ada imbauan atau ada bencana," pesannya.

"Cari tempat aman, jangan sampai menjadi korban," lanjutnya.

Bagi Marinus, bencana gempa Flores harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem penanganan bencana secara menyeluruh.

Mulai dari pembangunan rumah tahan gempa, penyediaan lokasi pengungsian, sistem informasi kebencanaan hingga perbaikan infrastruktur yang terdampak.

Lebih dari itu, ia meminta pemerintah memastikan warga yang rumahnya hancur tidak dibiarkan berjuang sendirian untuk membangun kembali tempat tinggal mereka.

Sebab, bagi keluarga korban, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat untuk kembali, tempat berlindung, sekaligus titik awal untuk menata kembali kehidupan setelah bencana.

Karena itu, pembangunan kembali rumah yang rusak berat secara penuh dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat Flores yang sedang berjuang bangkit dari bencana. (*)