Empati terhadap Masyarakat Nagekeo, FPK Ngada Sampaikan Pernyataan Sikap kepada Wakil Bupati

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Ngada menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk empati terhadap masyarakat Kabupaten Nagekeo menyusul polemik dugaan penghinaan melalui media sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, saat perwakilan 18 paguyuban yang tergabung dalam FPK mendatangi Kantor Bupati Ngada, Kamis (29/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, FPK mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan di tengah keberagaman serta tidak terprovokasi oleh ujaran yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, mengapresiasi inisiatif FPK bersama seluruh paguyuban yang telah berdiskusi dan merumuskan pernyataan sikap untuk menyikapi perkembangan situasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, persoalan yang berkembang di media sosial harus disikapi secara bijaksana agar tidak meluas menjadi konflik antarkelompok masyarakat.

Peristiwa yang melukai perasaan suatu kelompok, kata dia, tidak seharusnya dibalas dengan ujaran atau tindakan yang justru memperbesar perpecahan. Masyarakat diharapkan menahan diri, menjaga komunikasi, dan menyerahkan penanganan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Bupati juga mengimbau masyarakat agar menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, tidak mudah terprovokasi, serta terus merawat kebinekaan dan persaudaraan.

Sementara itu, Ketua FPK Kabupaten Ngada, Petrus Tena, menjelaskan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk empati terhadap masyarakat Nagekeo yang merasa terluka akibat ujaran yang beredar di media sosial.

Menurut Petrus, sikap tersebut tidak hanya merupakan respons terhadap suatu peristiwa, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Ngada.

Ia menambahkan, FPK selama ini menjalankan peran pembauran kebangsaan melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ngada, termasuk di sekolah-sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan semangat persaudaraan.

Dalam pernyataan sikap tertanggal 28 Oktober 2026, FPK Kabupaten Ngada menyampaikan lima poin utama.

Pertama, mengutuk segala bentuk ujaran, tindakan, dan perilaku pelecehan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi merusak keharmonisan masyarakat.

Kedua, mengajak masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat untuk menahan diri serta tidak terprovokasi.

Ketiga, mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan terus menjaga toleransi.

Keempat, meminta aparat penegak hukum menindak tegas penyalahgunaan media sosial yang berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, meminta Pemerintah Kabupaten Ngada melanjutkan sosialisasi empat pilar kebangsaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Persoalan dugaan penghinaan terhadap masyarakat Nagekeo tersebut telah mendapat perhatian luas dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. FPK Kabupaten Ngada berharap persoalan ini dapat ditangani melalui jalur hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia dan persaudaraan.

Melalui pernyataan sikap tersebut, FPK mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman serta tidak membiarkan persoalan di media sosial merusak hubungan persaudaraan yang telah terbangun. *(WD)